Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso usia mengikuti kunjungan kerja di Jayapura, Papua, Jumat (29/2/2020). Foto : Husen/Man

Tingkat pengangguran yang tinggi dan layanan kesehatan yang juga tak memadai jadi kenyataan yang menimpa mayoritas masyarakat di Provinsi Papua. Belum lagi soal kemiskinan yang masih menjerat sebagian besar masyarakatnya yang berakibat pada munculnya kasus gizi buruk (stunting) di Papua. Butuh sinergi lintas sektor untuk membenahi sekaligus memberdayakan masyarakat Papua.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tidak bisa berdiam saja. Keduanya harus pro aktif bersinergi menyelesaikan persoalan-persoalan krusial kemasyarakatan di Papua. "Kemenkes harus membuka layanan kesehatan seluas-luasnya dan Kemenaker juga harus membuka lapangan kerja dan memberdayakan kemampuan masyarakat Papua," seru Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso usia mengikuti kunjungan kerja di Jayapura, Papua, Jumat (29/2/2020).

Dikatakan Imam, tingkat pengangguran di Papua cukup tinggi, begitu juga kasus gizi buruk. Akses dunia kerja dan kesehatan jadi keniscayaan untuk segera dibuka seluas-luasnya. Otoritas Dinas Tenaga Kerja setempat harus membangun banyak Balai Latihan Kerja (BLK) di setiap daerah untuk meningkatkan kemanpuan dan kemandirian masyarakat Papua dalam bekerja. Begitu juga akses kesehatan, Pemda setempat harus pro aktif menjemput masyarakatnya memberi layanan kesehatan yang memadai.

'Apa yang kita cermati dari kekurangan di Papua kita akan perjuangkan di pusat. Apalagi Papua sebentar lagi akan menggelar PON. Kita bantu sosialisasinya termasuk layanan kesehatan bagi atlet-atletnya," imbuh politisi PDI Perjuangan ini. Dalam pertemuan dengan Pemprov Papua, terungkap, beberapa rumah sakit di Papua kekurangan dokter termasuk dokter spesialis. Begitu juga BLK belum banyak terbangun.

Imam mengatakan, bila kelak ada pasien rumah sakit yang harus dirujuk, rumah sakit tersebut atau Dinas Kesehatan setempat harus membantu akomodasinya dengan baik. Apalagi, banyak pasien miskin di Papua. Ini bagian dari sikap pro aktif tersebut. Sementara itu, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan harus menyosialisasikan dirinya di tengah masyarakat Papua dengan masif. Masyarakat setempat harus diberi pengetahuan yang cukup soal kesehatan dan potensi dirinya. (mh/es)